BOLMONG,WARTA9BMR.COM—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai melakukan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Bolmong tahun anggaran 2024.
Buktiya Kamis 10 April 2025, bertempat di ruang Paripurna DPRD Bolmong, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bolmong, menggelar rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bolmong.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus DPRD Bolmong, Masri Daeng Masenge, SE, didampingi Wakil Ketua Fitri Koagow dan para anggota Pansus Ratna Rahman, Supandri Damongalad, Randi Nabingkalon, Hetmanto Manggo, dan Etin Raden Mokodompit.
Sementara OPD yang hadir dalam rapat kali ini meliputi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Pariwisata.
Ketua Pansus, Masri Daeng Masenge, mengatakan bahwa pembahasan LKPJ ini akan dilaksanakan selama sekitar dua minggu atau sepuluh hari kerja. Ia berharap seluruh pimpinan OPD yang menjadi mitra kerja DPRD Bolmong dapat hadir secara aktif dalam pembahasan tersebut.
“Ini penting, karena bagian dari tugas DPRD dalam mengawasi operasional eksekutif,” tegas Masri.
Sementara itu, anggota Pansus, Supandri Damongalad, mengatakan pembahasan LKPJ ini merupakan bagian penting dalam transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ ini bukan sekadar laporan tahunan, tetapi juga bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Pihaknya lanjut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, akan fokus pada evaluasi capaian program tahun 2023 dan perkembangannya di tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023–2026 Pemkab Bolmong.
“Dari beberapa dinas terlihat ada yang mengalami peningkatan capaian, namun ada juga indikator yang menurun,” kata Supandri.
Menurutnya, Pansus LKPJ kali ini secara detail menelusuri target dan pencapaian program kegiatan OPD. Salah satu indikator penting yang diperhatikan adalah pencapaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Rapat ini menjadi langkah strategis DPRD dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.” tandasnya.(**)
Comment